Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, termasuk BLT 600 ribu Ini Alasannya





JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi selama kuartal I-2020 hanya 2,9 persen secara tahunan (yoy). Realisasi tersebut jauh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen (yoy) maupun kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen (yoy). Angka tersebut juga jauh dari proyeksi pemerintah yang memperkirakan perekonomian RI pada kuartal I-2020 ini masih bisa tumbuh hingga 4,7 persen. Jika dirinci, komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluarannya, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 2,84 persen (yoy) selama tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini juga melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,02 persen (yoy). Baca juga: Antrean Online Klaim JHT BP Jamsostek Selalu Penuh? Ini Penjelasannya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, merosotnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peningkatan konsumsi kesehatan, pendidikan, perumahan, serta perlengkapan rumah tangga, ternyata tidak mampu mengimbangi penurunan konsumsi pakaian, alas kaki, jasa perawatan serta transportasi dan komunikasi. “Dalam kondisi pembatasan aktivitas, masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang kebutuhan nonpokok. Sinyal pelemahan konsumsi ini juga terlihat pada menurunnya indeks keyakinan konsumen dan penjualan eceran pada Maret 2020 sebesar -5,4 persen (yoy),” ujar Febrio dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020). Baca juga: BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintahan Jokowi Dia juga mengampaikan, pemerintah akan terus menyiapkan berbagai skenario dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Febrio, setiap data baru akan digunakan untuk memutakhirkan penilaian pemerintah terhadap kondisi perekonomian riil dan sosial masyarakat. Febrio menuturkan, merosotnya kinerja konsumsi masyarakat yang tajam di kuartal I-2020 juga memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di kuartal II-2020. Sementara di sisi produksi, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM menjadi sangat kritikal dan perlu dilaksanakan secepatnya. Baca juga: BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan Akuntabel “Dengan bantalan pada kedua sisi ini, pemerintah berharap membantu meringankan tekanan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha, terutama Ultra Mikro dan UMKM,” jelasnya. Realisasi bansos hingga Maret 2020 mencapai 27,6 persen. Utamanya disebabkan kenaikan tarif 2020 PBI-JKN dan penarikan iuran PBI sampai dengan bulan Mei. Hal tersebut pun dapat mendorong konsumsi pemerintah pusat. Sayangnya, konsumsi pemerintah daerah dan belanja pegawai masing-masing mengalami kontraksi karena turunnya Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat serta program reformasi birokrasi. Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak 20 Persen, Ini Penyebabnya Sehingga total laju konsumsi pemerintah selama kuartal I-2020 hanya 3,74 persen (yoy). Capaian ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,22 persen (yoy). Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi hanya mampu tumbuh 1,70 persen (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,03 persen (yoy). Di antara komponen pengeluaran ekonomi, hanya ekspor yang menunjukkan kenaikan. Selama kuartal I-2020, ekspor tumbuh tipis 0,24 persen (yoy). Padahal di kuartal I-2019, ekspor turun hingga 1,58 persen (yoy). Baca juga: Cara Melaporkan Penyaluran Bansos dan BLT Bermasalah Meski demikian, kinerja ekspor tertahan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang menjadi sumber ekspor jasa nasional. Di sisi lain, impor nasional mengalami kontraksi seiring dengan penurunan impor Bahan Baku dan Penolong sebesar 2,8 persen dan Barang Modal sebesar 13,1 persen, yang masing-masing kontribusinya 75,8 persen dan 15,0 persen terhadap total impor barang. “Meskipun hal ini memberikan kontribusi terhadap neraca perdagangan yang surplus sebesar 2,61 miliar dollar AS, pelemahan impor berdampak negatif terhadap aktivitas di sektor produksi khususnya di sektor manufaktur,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, Ini Alasannya", https://money.kompas.com/read/2020/05/06/113400426/pemerintah-bakal-percepat-penyaluran-bansos-ini-alasannya?page=all.
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Yoga Sukmana
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi selama kuartal I-2020 hanya 2,9 persen secara tahunan (yoy). Realisasi tersebut jauh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen (yoy) maupun kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen (yoy). Angka tersebut juga jauh dari proyeksi pemerintah yang memperkirakan perekonomian RI pada kuartal I-2020 ini masih bisa tumbuh hingga 4,7 persen. Jika dirinci, komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluarannya, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 2,84 persen (yoy) selama tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini juga melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,02 persen (yoy). Baca juga: Antrean Online Klaim JHT BP Jamsostek Selalu Penuh? Ini Penjelasannya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, merosotnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peningkatan konsumsi kesehatan, pendidikan, perumahan, serta perlengkapan rumah tangga, ternyata tidak mampu mengimbangi penurunan konsumsi pakaian, alas kaki, jasa perawatan serta transportasi dan komunikasi. “Dalam kondisi pembatasan aktivitas, masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang kebutuhan nonpokok. Sinyal pelemahan konsumsi ini juga terlihat pada menurunnya indeks keyakinan konsumen dan penjualan eceran pada Maret 2020 sebesar -5,4 persen (yoy),” ujar Febrio dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020). Baca juga: BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintahan Jokowi Dia juga mengampaikan, pemerintah akan terus menyiapkan berbagai skenario dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Febrio, setiap data baru akan digunakan untuk memutakhirkan penilaian pemerintah terhadap kondisi perekonomian riil dan sosial masyarakat. Febrio menuturkan, merosotnya kinerja konsumsi masyarakat yang tajam di kuartal I-2020 juga memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di kuartal II-2020. Sementara di sisi produksi, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM menjadi sangat kritikal dan perlu dilaksanakan secepatnya. Baca juga: BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan Akuntabel “Dengan bantalan pada kedua sisi ini, pemerintah berharap membantu meringankan tekanan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha, terutama Ultra Mikro dan UMKM,” jelasnya. Realisasi bansos hingga Maret 2020 mencapai 27,6 persen. Utamanya disebabkan kenaikan tarif 2020 PBI-JKN dan penarikan iuran PBI sampai dengan bulan Mei. Hal tersebut pun dapat mendorong konsumsi pemerintah pusat. Sayangnya, konsumsi pemerintah daerah dan belanja pegawai masing-masing mengalami kontraksi karena turunnya Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat serta program reformasi birokrasi. Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak 20 Persen, Ini Penyebabnya Sehingga total laju konsumsi pemerintah selama kuartal I-2020 hanya 3,74 persen (yoy). Capaian ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,22 persen (yoy). Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi hanya mampu tumbuh 1,70 persen (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,03 persen (yoy). Di antara komponen pengeluaran ekonomi, hanya ekspor yang menunjukkan kenaikan. Selama kuartal I-2020, ekspor tumbuh tipis 0,24 persen (yoy). Padahal di kuartal I-2019, ekspor turun hingga 1,58 persen (yoy). Baca juga: Cara Melaporkan Penyaluran Bansos dan BLT Bermasalah Meski demikian, kinerja ekspor tertahan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang menjadi sumber ekspor jasa nasional. Di sisi lain, impor nasional mengalami kontraksi seiring dengan penurunan impor Bahan Baku dan Penolong sebesar 2,8 persen dan Barang Modal sebesar 13,1 persen, yang masing-masing kontribusinya 75,8 persen dan 15,0 persen terhadap total impor barang. “Meskipun hal ini memberikan kontribusi terhadap neraca perdagangan yang surplus sebesar 2,61 miliar dollar AS, pelemahan impor berdampak negatif terhadap aktivitas di sektor produksi khususnya di sektor manufaktur,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, Ini Alasannya", https://money.kompas.com/read/2020/05/06/113400426/pemerintah-bakal-percepat-penyaluran-bansos-ini-alasannya?page=all.
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Yoga Sukmana
Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, Ini Alasannya Kompas.com - 06/05/2020, 11:34 WIB Bagikan: Komentar Warga membawa bingkisan berupa bantuan sosial dari Presiden di Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, Senin (04/05). Lihat Foto Warga membawa bingkisan berupa bantuan sosial dari Presiden di Cibeunying Kidul, Bandung, Jawa Barat, Senin (04/05). (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI) Penulis Mutia Fauzia | Editor Yoga Sukmana JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi selama kuartal I-2020 hanya 2,9 persen secara tahunan (yoy). Realisasi tersebut jauh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen (yoy) maupun kuartal I-2019 yang sebesar 5,07 persen (yoy). Angka tersebut juga jauh dari proyeksi pemerintah yang memperkirakan perekonomian RI pada kuartal I-2020 ini masih bisa tumbuh hingga 4,7 persen. Jika dirinci, komponen pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluarannya, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 2,84 persen (yoy) selama tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini juga melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,02 persen (yoy). Baca juga: Antrean Online Klaim JHT BP Jamsostek Selalu Penuh? Ini Penjelasannya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, merosotnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peningkatan konsumsi kesehatan, pendidikan, perumahan, serta perlengkapan rumah tangga, ternyata tidak mampu mengimbangi penurunan konsumsi pakaian, alas kaki, jasa perawatan serta transportasi dan komunikasi. “Dalam kondisi pembatasan aktivitas, masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang kebutuhan nonpokok. Sinyal pelemahan konsumsi ini juga terlihat pada menurunnya indeks keyakinan konsumen dan penjualan eceran pada Maret 2020 sebesar -5,4 persen (yoy),” ujar Febrio dalam keterangannya, Selasa (5/5/2020). Baca juga: BPK Soroti Pengelolaan Utang Pemerintahan Jokowi Dia juga mengampaikan, pemerintah akan terus menyiapkan berbagai skenario dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Febrio, setiap data baru akan digunakan untuk memutakhirkan penilaian pemerintah terhadap kondisi perekonomian riil dan sosial masyarakat. Febrio menuturkan, merosotnya kinerja konsumsi masyarakat yang tajam di kuartal I-2020 juga memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) di kuartal II-2020. Sementara di sisi produksi, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM menjadi sangat kritikal dan perlu dilaksanakan secepatnya. Baca juga: BPK: Program Pensiun PNS, TNI dan Polri Belum Transparan dan Akuntabel “Dengan bantalan pada kedua sisi ini, pemerintah berharap membantu meringankan tekanan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha, terutama Ultra Mikro dan UMKM,” jelasnya. Realisasi bansos hingga Maret 2020 mencapai 27,6 persen. Utamanya disebabkan kenaikan tarif 2020 PBI-JKN dan penarikan iuran PBI sampai dengan bulan Mei. Hal tersebut pun dapat mendorong konsumsi pemerintah pusat. Sayangnya, konsumsi pemerintah daerah dan belanja pegawai masing-masing mengalami kontraksi karena turunnya Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat serta program reformasi birokrasi. Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak 20 Persen, Ini Penyebabnya Sehingga total laju konsumsi pemerintah selama kuartal I-2020 hanya 3,74 persen (yoy). Capaian ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,22 persen (yoy). Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi hanya mampu tumbuh 1,70 persen (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,03 persen (yoy). Di antara komponen pengeluaran ekonomi, hanya ekspor yang menunjukkan kenaikan. Selama kuartal I-2020, ekspor tumbuh tipis 0,24 persen (yoy). Padahal di kuartal I-2019, ekspor turun hingga 1,58 persen (yoy). Baca juga: Cara Melaporkan Penyaluran Bansos dan BLT Bermasalah Meski demikian, kinerja ekspor tertahan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang menjadi sumber ekspor jasa nasional. Di sisi lain, impor nasional mengalami kontraksi seiring dengan penurunan impor Bahan Baku dan Penolong sebesar 2,8 persen dan Barang Modal sebesar 13,1 persen, yang masing-masing kontribusinya 75,8 persen dan 15,0 persen terhadap total impor barang. “Meskipun hal ini memberikan kontribusi terhadap neraca perdagangan yang surplus sebesar 2,61 miliar dollar AS, pelemahan impor berdampak negatif terhadap aktivitas di sektor produksi khususnya di sektor manufaktur,” kata dia. Baca juga: Catat, Ini Jadwal Pencairan THR PNS dan TNI/Polri Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku Ikut Video Pilihan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, Ini Alasannya", https://money.kompas.com/read/2020/05/06/113400426/pemerintah-bakal-percepat-penyaluran-bansos-ini-alasannya?page=all.
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Yoga Sukmana

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Pemerintah Bakal Percepat Penyaluran Bansos, termasuk BLT 600 ribu Ini Alasannya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel